Penerapan Matriks Leslie untuk Menentukan Kebijakan Pemanenan pada Peternakan Sapi di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung SelatanKhalila Adiba Safa / Dr. Sri Efrinita Irwan S.Si., M.Si. / Matematika, 2024Penelitian ini membahas penggunaan matriks Leslie untuk menentukan kebijakan pemanenan pada peternakan sapi di Kecamatan Jati Agung. Metode ini digunakan untuk memprediksi laju pertumbuhan populasi sapi betina. Berdasarkan hasil laju pertumbuhan populasi sapi betina di Kecamatan Jati Agung dipero... |
Analisis Penerapan Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Untuk Mencegah Krisis Pangan Di Kabupaten PringsewuSYAHDA FADHILA / M. Bobby Rahman, S.T., M.Si.(Han)., Ph.D / Student Dissertations and Theses, 2024LP2B merupakan lahan sawah dilindungi menjadi hal penting dalam kestabilan ketersediaan pangan di suatu wilayah sehingga perlunya kebijakan yang tegas dalam melakukan perlindungan. Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah dengan lahan sawah masih luas yang bercirikan perkotaan membuat wilayah tersebu... |
Arahan Kebijakan Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Jalan Pangeran Senopati Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung SelatanNovita Sari / Muhammad Abdul Mubdi Bindar, S.T., M.T. / Perencanaan Wilayah dan Kota, 2024Kondisi lalu lintas di Jalan Pangeran Senopati sering mengalami kemacetan parah pada pagi dan sore hari akibat aktivitas berangkat kerja, sekolah, dan berbelanja. Pesatnya perkembangan perekonomian di kawasan Jati Agung juga meningkatkan aktivitas di sepanjang jalan, termasuk pejalan kaki, PKL, dan ... |
Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung SelatanAZRA SAFITRIAS / Dian Prasetyaning Sukmawati, S.T., M.T. / Perencanaan Wilayah dan Kota, 2025LP2B merupakan lahan sawah yang ditetapkan untuk dilindungi dan dilarang dialihfugsikan. Namun, di Kabupaten Lampung Selatan alih fungsi lahan sawah marak terjadi. Kecamatan Jati Agung menjadi salah satu dari tiga kecamatan yang mengalami alih fungsi lahan pertanian sawah tertinggi di Kabupaten Lamp... |
Evaluasi Kebijakan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Muara Telang Kabupaten BanyuasinTRI OKTARI / Dian Prasetyaning Sukmawati, S.T., M.T. / Perencanaan Wilayah dan Kota, 2025Alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu ancaman utama terhadap keberlanjutan pangan nasional. Kecamatan Muara Telang, sebagai wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), mengalami penurunan luas lahan baku sawah dari tahun 2019 hingga 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi... |
Kajian Dinamika Aturan Dan Kebijakan Pulau-Pulau Kecil Berkaitan Dengan Konservasi Lingkungan BerkelanjutanNABILA SUCI MAHARANI / Isye Susana Nurhasanah, S.T., M.Si.(Han) / Perencanaan Wilayah dan Kota, 2025Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang sebagian besar dikategorikan sebagai pulau kecil. Pulau-pulau kecil memiliki peran strategis dalam aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika aturan dan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil ser... |
Analisis Pengaruh Transportasi Terintegrasi Terhadap Mobilitas Masyarakat Pengguna Transportasi Umum Jakarta (Studi Kasus Commuter Line Sudirman)ANGGRAENI MAHADEWI / Galih Rio Prayogi, S.T., M.Sc. / Teknik Sipil, 2025Jakarta menghadapi tantangan mobilitas dengan tingkat kemacetan yang mencapai 53% dan pertumbuhan kendaraan 8,3% per tahun, sementara pertumbuhan jalan hanya 0,01%. Transportasi umum saat ini hanya melayani 56% komuter harian dengan tingkat penggunaan harian masyarakat sebesar 23%. Penelitian ini be... |
STRATEGI IMPLEMENTASI RENCANA UMUM ENERGI DAERAH (RUED) PROVINSI LAMPUNG DI KOTA BANDAR LAMPUNGNANDA KARTIKA MAULANI / Dr.Eng. Sugiyono, S.T., M.T., M.Sc. / Perencanaan Wilayah dan Kota, 2026Infrastruktur penyediaan energi merupakan salah satu elemen penting dalam sistem prasarana wilayah yang berperan sebagai penggerak utama aktivitas sosial-ekonomi. Dalam pembangunan infrastruktur energi harus terintegrasi dengan penataan ruang guna menjamin distribusi yang merata, keamanan lingkungan... |
Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Berdasarkan Permen Lhk Nomor 6 Tahun 2021 Di Ptpn I Regional 7 Unit Pematang KiwahPRICILIA SINAGA / Bambang Prasetio, S.Hut., M.EM. / Teknik Lingkungan, 2026Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan upaya penting dalam mencegah pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri perkebunan. PTPN I Regional 7 Unit Pematang Kiwah menghasilkan limbah B3 seperti oli bekas, aki bekas, kain majun, filter oli, lampu TL, dan kemasan bekas B3 yan... |
Implementasi Kebijakan Tata Ruang dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Suburban: Studi pada Kota BekasiARSYANA SHULHA ASTOMURTI / Dr. Muhammad Zainal Ibad, S.T., M.T. / Perencanaan Wilayah dan Kota, 2026Kota Bekasi sebagai kawasan suburban mengalami tekanan perkembangan wilayah akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pembangunan perkotaan yang berdampak pada menurunnya ketersediaan ruang terbuka hijau. Meskipun kebijakan tata ruang menetapkan target minimal RTH sebesar 30 persen dari luas wila... |
Implementasi Kebijakan Tata Ruang dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Suburban: Studi pada Kota BekasiARSYANA SHULHA ASTOMURTI / Dr. Muhammad Zainal Ibad, S.T., M.T. / Perencanaan Wilayah dan Kota, 2026Kota Bekasi sebagai kawasan suburban mengalami tekanan perkembangan wilayah akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pembangunan perkotaan yang berdampak pada menurunnya ketersediaan ruang terbuka hijau. Meskipun kebijakan tata ruang menetapkan target minimal RTH sebesar 30 persen dari luas wila... |