View/Open

Author
Anggi, Rahmadhani Santianovara
Amenda, Indriyani
Matius Romoranda, Sitopu
Adriel Pangidoan Y.S. , Pangaribuan

Advisor
M.Bobby, Rahman, S.T., M.Si. (Han)., Ph.D.
Asirin, S.T.,M.T.,

Koleksi
Student Dissertations and Theses

Publisher

Penelitian ini membahas Kemajuan Dan Tantangan Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate. Studi kasus ini difokuskan pada pelaksanaan Program Strategis Nasional Food Estate di empat provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Food Estate masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kesuburan tanah yang asam, minimnya infrastruktur dasar, dan perubahan fungsi lahan. Provinsi Kalimantan Tengah, program Food Estate di Kabupaten Barito Selatan, Katingan, Kapuas, Gunung mas dan Pulang Pisau menghadapi tantangan minimnya keberadaan infrastruktur dasar dan ancaman penurunan muka air di lahan gambut. Di Sumatera Utara, program Food Estate di Humbang Hasundutan menghadapi tantangan kesuburan tanah yang asam dan perlakuan khusus yang diperlukan. Program Food Estate di NTT masih tergolong baru, belum pernah ada program serupa terdahulu. Dengan demikian secara infrastruktur dan pengetahuan terkait program mulai dari tahap merangka dan perlu waktu yang cukup lama untuk dapat menyimpulkan Program Food Estate ini mampu menjaga tingkat ketahanan pangan. Papua, program Food Estate menghadapi tantangan perubahan fungsi lahan menyebabkan terjadinya konflik terkait tanah adat dan munculnya ancaman bagi kedaulatan pangan lokal yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar, terutama Suku Malind di Merauke. Regulasi terkait peraturan penggunaan lahan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.24 Tahun 2020 juga menjadi polemik karena kegiatan Food Estate diberikan akses perizinan penggunaan lahan hutan lindung. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program Food Estate. Selain itu, kajian mendalam dampak alih fungsi lahan dan evaluasi dampak lingkungan dan sosial perlu dilakukan sebelum konversi lahan hutan produksi menjadi Food Estate.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2409020022

Keyword
Program Food Estate Ketahanan Pangan Indonesia Implementasi Tantangan Kebijakan