Analisis Batas Desa Secara Kartometrik Berdasarkan Perspektif Warga Desa (Studi Kasus: Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan)Meta Rinjani Kinanti / Agung Mahadi Putra P., S.Si., M.Sc / Teknik Geomatika, 2023Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 45 tahun 2016 bahwa batas wilayah merupakan hal penting dalam menjamin tertib administrasi pemerintahan terhadap wilayah suatu Desa. Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik bat... |
Analisis Perbandingan Penetapan Batas Desa Antara Peta Rupa Bumi Indonesia Dengan Pemetaan Partisipatif Menggunakan Metode Kartometrik (Studi Kasus Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan)VALENTINA M / Meraty Ramadhini, S.S.T., M.T. / Teknik Geomatika, 2024Kecamatan Bahuga di Kabupaten Way Kanan memerlukan penataan ulang batas desa yaitu verifikasi batas desa secara tepat dan adil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum dalam penetapan dan verifikasi batas desa, namun dalam p... |
Konsep Perancangan Koridor Komersial melalui Proses Perencanaan Partisipatif dengan Studi Kasus Jalan Jenderal Sudirman, Kota PekanbaruWAHYU WIBOWO GINTING / Fran Sinatra, S.P., M.T / Perencanaan Wilayah dan Kota, 2025Jalan Jenderal Sudirman adalah salah satu koridor komersial utama di pusat Kota Pekanbaru dengan hirarki arteri primer dan intensitas aktivitas tinggi. Koridor ini memiliki peranan penting dalam menampilkan citra Kota Pekanbaru sesuai kebutuhan masyarakat sebagai bentuk validasi proses perancangan. ... |