PERKEMBANGAN KADASTER KELAUTAN DI INDONESIA
Permasalahan yang timbul di Indonesia, tidak terlepas dari konflik penyelenggaraan dalam pengelolaan pesisir dan laut, antara pusat dan daerah, serta antar pemangku kepentingan/antar sektor. Sedangkan perkembangan kadaster kelautan di Indonesia belum ditinjau lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini membahas berdasarkan aspek utama dalam kadaster kelautan di Indonesia seperti aspek legal, aspek kelembagaan dan aspek teknis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan serta dilakukan skoring untuk melihat keterkaitan antara suatu lembaga terkait kadaster kelautan dengan objek ruang perairan. Hasil yang didapatkan dari perbandingan penyelenggaraan kadaster kelautan di Indonesia dibandingkan dengan penyelenggaraan kadaster kelautan yang ada di Australia, Amerika, Kanada dan Belanda masih sangat tertinggal jauh. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan kadaster kelautan Malaysia, penyelenggaraan kadaster kelautan di Indonesia tertinggal karena di Malaysia sudah menerapkan dan menjalankan konsep 3D kadaster kelautan. Kemudian dalam aspek legal, belum ada peraturan perundangan yang mengatur terperinci dalam pencatatan dan pengadministrasian terkait objek-objek ruang perairan. Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan peraturan perundangan pada kelas peraturan menteri yang mengatur terkait penyelenggaraan penataan ruang laut. Lalu dalam aspek kelembagaan, pengelolaan kadaster kelautan masih diatur secara sektoral dari berbagai kementerian dan lembaga dalam objek tertentu. Dan dalam aspek teknis, diatur dalam Peraturan Menteri KP Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi Di Laut serta berupa kajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti LPPM-ITB yang berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN yang telah disusun didalam Buku Prosedur Pengukuran dan Perpetaan Ruang Perairan.
URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2308070021
Keyword