[PWK - 2018] Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Pringsewu Setelah Pemekaran
Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi mengakibatkan banyak terjadi pemekaran daerah. Pemekaran Daerah dilakukan bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat daerah otonom baru sudah berjalan selama 5 tahun maka perlu dilakukan evaluasi guna melihat perkembangan otonomi daerah tersebut setelah pemekaran. Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonom baru sudah berjalan selama 9 tahun maka sudah sangat perlu dilakukan evaluasi guna melihat perkembangan Kabupaten Pringsewu dalam kontribusinya terhadap perkembangan Provinsi Lampung setelah pemekaran. Seiring dengan perkembangannya menjadi daerah otonom baru yang memiliki letak strategis membuat Kabupaten Pringsewu seperti sebuah magnet yang menimbulkan berbagai persoalan diantaranya kepadatan penduduk, keterbatasan kesempatan kerja, PDRB per Kapita yang hanya sebesar Rp. 17.100 dan kemiskinan menjadi masalah klasik yang belum bisa teratasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran dengan fokus sasaran kesejahteraan sosial dan perekonomian daerah. Metode analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif kuantitatif yang menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan analisis Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) serta analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan persepsi stakeholders. Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggabungkan dari analisis kuantitatif dan kualitatif diketahui bahwa tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran adalah agak baik.
URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB1811140038
Keyword
Pemekaran Daerah Otonomi Daerah Kesejahteraan Sosial Perekonomian Daerah